Jakarta (cvtogel) – Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyatakan komitmennya. Untuk mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebanyak 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sejak 2016, UangKita telah secara konsisten menyalurkan lebih dari 5 persen anggaran, agar masyarakat mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas,” tutur Sri Mulyani di Instagram @smindrawati, sebagaimana dilaporkan di Jakarta pada hari Sabtu.

Untuk APBN tahun 2025, Pemerintah telah menyiapkan dana untuk sektor kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk berbagai program, termasuk Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil.

Sri Mulyani menambahkan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kesetaraan akses pada layanan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pendidikan gizi bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Kegiatan ini termasuk posyandu untuk balita, remaja, ibu hamil, dan lanjut usia, yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh puskesmas.

“Program yang baik ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan pada tahun 2026, karena akses layanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp78,6 triliun, yang mencakup 36 persen dari APBN, untuk program kesehatan pada semester pertama tahun 2025.

Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp52,1 triliun, sementara untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp26,5 triliun.

Sebagian dari belanja kesehatan tersebut diinvestasikan untuk revitalisasi rumah sakit dengan anggaran Rp1,9 triliun, yang difokuskan untuk meningkatkan kelas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C, dengan perhatian khusus pada penguatan sarana dan prasarana untuk layanan jantung, stroke, dan urologi.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, vaksin dan imunisasi Rp1,1 triliun, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) senilai Rp140,1 miliar.