admin
Jakarta, 13 Oktober 2025 (cvtogel)— Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus tokoh ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurutnya, hal itu akan menjadi langkah yang “lucu” dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara.
“Kalau pakai APBN, ya lucu. Proyek itu sudah berada di bawah pengelolaan BPI Danantara, holding BUMN yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pengelolaan proyek strategis seperti KCIC. Jadi, beban utangnya harus ditanggung di sana, bukan lewat uang rakyat,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10).
Purbaya menjelaskan, mekanisme keuangan proyek Whoosh memang dirancang agar tidak langsung membebani APBN. Pemerintah, lanjutnya, hanya berperan sebagai pemegang saham melalui BUMN, sementara kewajiban pembayaran pinjaman luar negeri dan bunga menjadi tanggung jawab korporasi.
Meski demikian, sejumlah opsi sedang dipertimbangkan untuk mengatasi tekanan keuangan dari proyek tersebut. Salah satunya adalah penyertaan modal tambahan kepada PT KAI melalui BPI Danantara, agar beban bunga dan kewajiban utang dapat dikelola secara lebih proporsional tanpa menyalahi prinsip keuangan publik.
Selain itu, terdapat pula usulan agar infrastruktur KCIC diserahkan sebagian kepada pemerintah jika dibutuhkan, namun keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal.
Dari pihak Istana, pernyataan Purbaya tersebut mendapat dukungan. Pemerintah memastikan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek kereta cepat. “Tidak ada kebijakan seperti itu. Skema pembiayaan tetap di bawah BUMN dan mitra konsorsium,” ujar juru bicara Istana dikutip dari Tempo.co.
Latar Belakang
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), yang diresmikan pada 2023, merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok melalui PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Total pembiayaan proyek mencapai sekitar US$ 7,3 miliar, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Namun, beban bunga dan biaya operasional yang tinggi membuat kinerja keuangan proyek ini menjadi sorotan. Banyak pihak menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan jangka panjang jika tidak dikelola secara hati-hati.
Catatan dan Analisis
Pernyataan Purbaya dinilai tegas sekaligus bernuansa politis — menolak wacana penyelamatan lewat APBN, namun tetap membuka ruang restrukturisasi internal BUMN. Sikap ini sejalan dengan semangat efisiensi fiskal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas Danantara dan BUMN transportasi untuk menanggung utang sebesar itu tanpa dukungan fiskal pemerintah.
Beberapa ekonom menilai langkah ini bisa menjadi uji nyata bagi model pembiayaan infrastruktur non-APBN di Indonesia. Jika berhasil, hal ini dapat memperkuat peran BUMN sebagai motor pembangunan. Namun, jika gagal, risiko keuangan tetap akan berujung pada kas negara — meski dengan jalur tidak langsung.
