Kabupaten Bekasi – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono Menegaskan bahwa. Kadernya yang menjadi kepala daerah masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait acara pembekalan. Atau retret yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

“Hari ini saya sedang bersama para kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan di Jawa Barat, termasuk Pak Imron Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Bupati Bekasi dan Ibu Citra Bupati Pangandaran,” ujar Ono di Gedung DPRD Bandung, pada hari Jumat. Pttogel

Dia mengatakan bahwa mereka sedang menunggu petunjuk lebih lanjut terkait perintah dari ketua umum partai yang meminta semua kader untuk tidak ikut serta dalam kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Juga disampaikan olehnya bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan penelitian hukum terkait acara retret tersebut, termasuk dalam hal manfaat kegiatan hingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

Dia mengatakan bahwa sebagai kepala daerah, satu-satunya tugas dan tanggung jawab mereka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, semua pimpinan daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Ono Surono, mereka sedang menunggu petunjuk dan perintah selanjutnya. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang untuk periode 2025-2030 menekankan pentingnya loyalitas kepada pimpinan, dan siap untuk memberhentikan siapa pun yang tidak loyal kepadanya.

“Ade menyatakan bahwa jika pejabat OPD tidak patuh kepada bupati, dia akan mengganti, memutasikan, dan merotasikan mereka,” ujar Ade setelah menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis.

Ia menggarisbawahi bahwa keputusan fatsun yang telah ia ambil adalah kepercayaan masyarakat sehingga langkah tegas akan diambil terhadap pejabat yang menentang fatsun dan masyarakat.

“Karena yang menjadi prioritas bupati adalah kepentingan rakyat,” ujarnya. Dalam hal instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang larangan menghadiri pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang disebutkan, Ade memilih untuk tidak memberikan komentar kepada media dan tetap menunggu petunjuk.