Jakarta (cvtogel) – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sedang berusaha untuk. Mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil, terisolasi, dan terluar (3T).

Budiman Sudjatmiko, selaku kepala BP Taskin, telah memberikan pernyataan kepada media di Jakarta. Pada hari Sabtu, yang menjelaskan bahwa percepatan untuk MBG ini dilakukan dengan cara membangun 1. 000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T. Langkah ini merupakan tindakan lanjutan dari pembacaan pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai RUU APBN 2026 yang disampaikan di Gedung DPR RI pada hari Jumat, 15 Agustus.

“Setelah arahan dari Bapak Presiden, BP Taskin berkomitmen untuk mempercepat program strategis ini menggunakan metodologi yang telah kami rancang dengan teliti. Fokus kami adalah 1. 000 titik SPPG yang akan ditempatkan di daerah-daerah miskin dan 3T untuk memberikan dampak yang maksimal kepada anak-anak yang sangat membutuhkan,” ungkap Budiman.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa BP Taskin telah menciptakan metode untuk menentukan lokasi SPPG yang mengintegrasikan tiga indikator utama. Indikator tersebut adalah tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota menurut data BPS 2024, identifikasi wilayah 3T sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang daerah tertinggal, dan estimasi jumlah siswa dari SD hingga SMA berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024.

“Pendekatan yang kami terapkan adalah berbasis permintaan, dengan menghitung proporsi siswa di setiap area terhadap total nasional. Kami telah mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai daerah yang rawan kemiskinan, dimana 115 diantaranya memenuhi semua kriteria prioritas,” jelas Budiman.

Untuk wilayah 3T, menurutnya, BP Taskin telah memetakan 62 kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang lolos semua kriteria 3T, dengan total ada 392. 000 siswa yang akan mendapatkan layanan dari 41 unit SPPG di lima provinsi di Indonesia bagian timur.

Sistem alokasi yang diterapkan oleh BP Taskin mengedepankan prinsip satu titik SPPG minimal untuk setiap kabupaten/kota yang memenuhi syarat, dengan tambahan distribusi berdasarkan proporsi jumlah siswa. Rumus ini juga menyertakan cadangan sebesar 20 persen untuk mengantisipasi kebutuhan yang berubah-ubah di lapangan.

“Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas utama, dengan empat kabupaten yang akan melayani 241. 263 siswa, kemudian Maluku dengan tiga kabupaten untuk 63. 988 siswa, serta Papua dan sekitarnya dengan empat kabupaten untuk 50. 050 siswa,” tambah Budiman.

Selain itu, tim khusus juga akan menuju ke Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 20 Agustus 2025 untuk mempersiapkan enam titik SPPG di dua kecamatan yang terisolasi. Kegiatan ini bertujuan sebagai proyek percontohan untuk menguji efektivitas metode di lapangan sebelum dilakukan perluasan secara nasional.

“Toraja Utara dipilih karena memiliki tantangan geografis yang signifikan serta tingkat keterasingan yang tinggi. Pengalaman di lokasi ini akan memberikan pelajaran berharga untuk menyempurnakan strategi pelaksanaan di seluruh Indonesia,” kata Budiman.