Banyumas (cvtogel) – Wanita berusia 48 tahun ini bukanlah seorang pejabat tinggi atau tenaga medis. Namun, perannya sebagai Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menjadikannya garda terdepan dalam memberikan informasi dan edukasi kesehatan bagi penduduk Kecamatan Lumbir, Banyumas, Jateng.

Meski usianya tidak lagi muda, semangat Evi Lismawati sering kali melebihi angka di kartu identitasnya.

Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintah Desa Lumbir, Evi lebih dikenal oleh masyarakat sebagai “Bu Evi BPJS”.

Panggilan ini muncul setelah dia menjadi Kader JKN mulai September 2018 dengan mendaftar kepada. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan mendapat izin dari Kepala Desa Lumbir yang menjadi atasannya. Dia merupakan satu-satunya Kader JKN di Kecamatan Lumbir yang membina sepuluh desa setempat.

Dia bukan hadir untuk mengajar atau berpolitik. Motivasi Evi sederhana namun sangat penting: memastikan masyarakat memahami betapa pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan supaya kartu mereka aktif saat memerlukan pelayanan.

“Satu yang mendorong saya, saya ingin membantu orang lain. Saya percaya, jika saya membantu, Allah juga akan membantu saya,” ujar Evi.

Dalam situasi yang rumit mengenai layanan kesehatan serta berbagai keterbatasan informasi di desa, Evi hadir sebagai penghubung antara masyarakat dan BPJS Kesehatan.

Salah satu tanggung jawab pentingnya adalah mendampingi warga yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan—kondisi yang seringkali baru diketahui saat mereka ingin berobat.

Biasanya, status nonaktif ini baru diketahui saat mereka pergi berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Kaget, bingung, dan panik, terutama bagi mereka yang harus melakukan kontrol rutin setiap bulan.

Saat ini, Evi membantu 846 kepala keluarga yang menjadi peserta JKN mandiri di seluruh Kecamatan Lumbir. Meskipun dia bukan pegawai BPJS Kesehatan dan hanya berstatus mitra, tanggung jawabnya jauh dari sekadar formalitas.

Menjadi Kader JKN tidaklah mudah, karena dia harus mengunjungi rumah-rumah, memberikan informasi mengenai tunggakan yang akurat, membantu peserta untuk mengecek status kepesertaan, serta mengarahkan mereka ke saluran pembayaran seperti kantor pos atau minimarket. Semua ini dilakukan tanpa gaji tetap dan insentif besar.

Walau begitu, peran Evi sebagai Kader JKN memiliki tantangannya tersendiri. Kadang-kadang, dia mendapatkan sikap negatif atau penolakan dari masyarakat yang belum mengetahui siapa dirinya.

Namun, Evi memahami bahwa tidak semua warga mengenal sistemnya. Terlebih, beberapa desa berada di daerah perbukitan, jauh dari pusat kecamatan dan sulit dijangkau untuk edukasi.

“Ada yang bilang, ‘Bu, pergilah. Saya sehat, tidak butuh BPJS. ’ Ada juga yang langsung melapor ke aparat desa, menanyakan siapa yang datang meminta iuran. Saya pernah diminta surat tugas, difoto, dan dicek KTP,” tuturnya.