Dosen Prodi Seni Karawitan, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Seyogyanya sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki berbagai hak yang diatur dan dilindugi Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa hak utama yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan topik di atas: Hak atas pendidikan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Pasal 28C ayat 1). Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A). Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).
Beberapa bagian dari hak ini termasuk kedalam Hak Warga Negara dan bertujuan untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan layak dan mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan.
Apakah pendidikan hal yang penting bagi masyarakat?
Dalam aspek kehidupan berkeluarga yang ideal ternyata pendidikan masih menjadi persoalan saat ini, walaupun saat ini sudah ada program pendidikan gratis 12 tahun dari tingkat SD sampai SMA/MA/SMK masyarakat sangat antusias menyambut program ini, ditandai dengan melonjaknya pendaftar PPDB 2024 di beberapa sekolah negeri. Berdasarkan laman disdik Jabar aturan PPDB tahun 2024 adalah Kuota yang diterima hanya 50% dari kapasitas jumlah rombel tiap sekolah untuk pilihan jalur Zonasi. Sisanya 15% untuk KETM, 5% untuk Afirmasi PDBK, 5% untuk perpindahan Tugas, dan 25% untuk pilihan jalur Prestasi.
Berdasarkan opsi tersebut para orang tua harus menyiapkan strategi yang mapan, terutama dalam menyiapkan finansial yang mendukung diluar dari subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang sudah diaplikasikan pada setiap sekolah melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar). Namun seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi setelah Covid pada 2022 (New Normal) masyarakat dihadapkan dengan tantangan kenaikan PPN dari 11% yang berlaku 2 tahun dan 12 % pada saat ini. Kenaikan ini berdampak besar dengan naiknya harga pokok sehingga masyarakat harus berjuang penuh antara mendapatkan penghidupan yang layak dengan gaji pas-pasan atau bahkan lebih parah lagi dibawah UMR/UMK.
Pengaruhnya terhadap dunia pendidikan adalah ditandai dengan banyaknya sekolah swasta yang tidak bertahan karena kondisi masyarakat yang berubah dilihat dari banyaknya kelas menengah-kebawah yang menderita karena tidak seimbang antara kebutuhan akan pendidikan, kehidupan dan sumber daya. Di Indonesia, fenomena sekolah swasta yang mengalami kebangkrutan telah menjadi topik yang sering dibahas, terutama dalam konteks penerimaan peserta didik baru (PPDB). Beberapa faktor yang berkontribusi pada situasi ini termasuk aturan penerimaan siswa di sekolah negeri yang tidak tegas, sarana dan prasarana sekolah swasta yang kurang memadai, serta tantangan dalam sumber daya manusia. Khususnya di Tangerang Selatan, aksi unjuk rasa telah dilakukan oleh Persatuan Kepala Sekolah Swasta dan para guru untuk menyoroti masalah ini, menuntut transparansi dan keadilan dalam sistem PPDB. Situasi serupa juga terjadi di Sukabumi, di mana sekolah swasta menghadapi ancaman kekurangan siswa hingga harus gulung tikar. Pemerintah diminta untuk memberikan afirmasi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam proses PPDB, sehingga sekolah swasta dapat memiliki kesempatan yang sama dalam menerima siswa baru. Ini penting tidak hanya untuk kelangsungan sekolah tersebut tetapi juga untuk kesejahteraan guru-guru yang mengajar di sana, yang kesejahteraannya terancam akibat kekurangan jam mengajar dan tunjangan sertifikasi.
Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan sepanjang hayat yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter dan etika kerja yang tinggi. Pendidikan berkualitas menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk infrastruktur dan penggunaan teknologi modern, Indonesia berupaya untuk mempersiapkan sumber daya manusianya agar menjadi lebih kompetitif di tingkat internasional. Melalui pendidikan yang inklusif dan inovatif, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa.
Hak atas pendidikan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hak ini:
Pasal 28C Ayat 1: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 31 Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah.
Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Hak atas pendidikan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara dapat mengembangkan diri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara.
Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut adalah tujuan utama pendidikan nasional:
Mengembangkan Kemampuan dan Watak: Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Meningkatkan Potensi Peserta Didik: Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Salah satu tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara.
Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.
Mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berikut beberapa tantangan utama:
Kesenjangan Akses Pendidikan:
Geografis: Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga akses ke fasilitas pendidikan yang memadai menjadi terbatas.
Ekonomi: Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun ada program bantuan dari pemerintah.
Kualitas Pendidikan:
Kurikulum: Kurikulum yang sering berubah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan dalam proses belajar mengajar.
Tenaga Pendidik: Kualitas dan kompetensi guru yang bervariasi, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
Infrastruktur dan Fasilitas:
Sarana dan Prasarana: Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan perpustakaan.
Teknologi: Akses terhadap teknologi dan internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan.
Manajemen dan Kebijakan:
Birokrasi: Proses birokrasi yang rumit dan kurang efisien dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan.
Pendanaan: Meskipun ada alokasi anggaran yang besar, distribusi dan penggunaan dana pendidikan sering kali tidak optimal.
Sosial dan Budaya:
Kesadaran Pendidikan: Masih ada pandangan di beberapa komunitas bahwa pendidikan tidak terlalu penting, terutama untuk anak perempuan.
Budaya Lokal: Beberapa budaya lokal mungkin tidak mendukung pendidikan formal, sehingga perlu pendekatan yang sensitif terhadap budaya.
Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Tantangan Pendidikan di Daerah Terpencil : Kualitas Guru dan Tantangan Pendidikan : Infrastruktur Pendidikan di Indonesia : Pendanaan Pendidikan dan Efisiensinya : Budaya dan Pendidikan di Indonesia
Berbagai solusi telah dicoba untuk mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Berikut beberapa langkah yang telah diambil:
Peningkatan Alokasi Dana Pendidikan:
Pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk berbagai program pendidikan.
Peningkatan Kualitas Guru:
Program pelatihan dan sertifikasi guru secara berkelanjutan telah diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
Insentif dan penghargaan bagi guru berprestasi juga diberikan untuk mendorong motivasi dan kinerja yang lebih baik.
Peningkatan Akses Pendidikan:
Pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi sekolah yang terjangkau untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
Program beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama.
Pengembangan Kurikulum yang Relevan:
Kurikulum terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, seperti pengenalan pendidikan vokasional dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Kolaborasi dengan Pihak Swasta:
Kerjasama dengan sektor swasta dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, program magang, dan beasiswa untuk siswa berprestasi.
Peningkatan Sarana dan Prasarana:
Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Peningkatan Literasi dan Minat Baca:
Kampanye literasi dan program perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan siswa.
Solusi-solusi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan dan membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih baik.
Bagaimana kaitanya Epictoto dengan Kebutuhan Hidup dan Sumber Daya Manusia?
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang memadai. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak.
Hak ini mencakup beberapa aspek penting:
Kesempatan Kerja: Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja yang adil dan layak.
Kesejahteraan Pekerja: Pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.
Perlindungan Hukum: Pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif dan eksploitasi.
Hal ini bisa menjadi acuan warga negara untuk memperoleh haknya sebagai penerima manfaat dan fasilitasi negara dari kewajiban membayar pajak. Artinya ini bisa terwujud jika kondisi negara dalam keadaan stabil secara ekonomi dan nilai tukar rupiah yang kuat terhadap dollar. Namun tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah pemerataan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat karena luasnya negara kita dengan ribuan pulau, pendidikan, kehidupan dan sumber daya manusia perlu pengawasan secara ketat dan audit yang akuntabel dalam program-program pemerintah yang efektif, efisien dan merata.